Selain itu, stabilnya harga rokok pada 2026 juga berpotensi menjaga daya beli masyarakat, terutama di kalangan bawah yang selama ini menjadi konsumen utama produk tembakau.
Kebijakan ini menunjukkan arah baru dalam pendekatan fiskal pemerintah yang lebih realistis dan kontekstual.
Di tengah tekanan global dan ketidakpastian ekonomi, menahan tarif cukai bisa membantu menyeimbangkan pertumbuhan dan keadilan sosial.
Namun, para ekonom menilai, langkah ini perlu dibarengi dengan kebijakan pengendalian konsumsi agar tidak bertentangan dengan program kesehatan nasional.
Misalnya, melalui kampanye edukasi rokok sehat, pelabelan yang lebih tegas, atau peningkatan dana bagi BPJS Kesehatan dari sumber lain.
Jika dikelola dengan tepat, keputusan Purbaya dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan fiskal tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Dengan memastikan harga rokok tetap stabil pada 2026, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dan keberlangsungan industri.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menahan potensi inflasi dan menekan peredaran rokok ilegal.
Meski begitu, pengawasan dan kebijakan kesehatan publik tetap menjadi pekerjaan rumah besar agar stabilitas ekonomi tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat.***