HUKAMANEWS – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) menetapkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sebagai Duta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) se-Indonesia.
Penetapan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam acara Peresmian Posbankum di Kota Ternate, Senin (13/10/2025).
Langkah ini menjadi tonggak penting bagi pemerataan akses keadilan di wilayah timur Indonesia, terutama karena Maluku Utara berhasil mencapai 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan.
Komitmen Pemerintah Hadirkan Keadilan hingga ke Desa
Dalam sambutannya, Menkum Supratman menyampaikan harapan besar agar Sherly Tjoanda menjadi wajah terdepan dalam memperjuangkan keadilan di seluruh penjuru negeri.
“Saya berharap Ibu Gubernur bersedia menjadi Duta Posbankum dan menjadi yang terdepan dalam melayani keadilan bagi publik di Maluku Utara,” ujar Supratman di hadapan peserta peresmian.
Menurutnya, kehadiran Posbankum merupakan langkah nyata dalam mewujudkan program prioritas hukum dan keadilan nasional sebagaimana tertuang dalam Astatcita Presiden Prabowo Subianto.
Program ini menegaskan bahwa hukum adalah jaminan keadilan dan setiap warga negara berhak mendapat akses yang sama terhadap layanan hukum.
Supratman menambahkan, pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal menjadi bukti konkret komitmen Kemenkum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mendekatkan layanan hukum hingga ke level desa dan kelurahan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tegur BEI Soal Saham Gorengan: Bereskan Dulu Pasar Modal Kita!
Sherly Tjoanda: Keadilan Kini Menembus Batas Pulau dan Dusun
Menanggapi penetapan dirinya sebagai Duta Posbankum, Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kemenkum yang telah menjadi inisiator program tersebut.
“Keberhasilan ini tidak mungkin terwujud tanpa sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kemenkum. Kini keadilan sudah menembus batas kota, masuk ke desa, kepulauan, dan dusun,” ujar Sherly.
Ia menegaskan kesiapannya menjalankan peran sebagai Duta Posbankum dengan membuka akses hukum seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada di wilayah terpencil dan sulit menjangkau layanan hukum formal.