Fenomena ini menimbulkan jarak antara masyarakat dan kepolisian.
Yusril menilai, reformasi Polri harus menembus ke akar budaya organisasi, bukan hanya berhenti di level struktural atau administratif.
Menurutnya, Polri perlu mengembalikan orientasi pelayanan publik, memperkuat fungsi pengawasan internal, serta membuka ruang partisipasi masyarakat agar kepercayaan bisa pulih.
“Reformasi Polri tidak bisa hanya soal pergantian pejabat atau pembentukan tim baru. Ini soal mindset dan orientasi pelayanan publik,” ujar seorang pemerhati hukum dari Universitas Padjadjaran, yang menilai pandangan Yusril sebagai “wake-up call” bagi institusi kepolisian.
Baca Juga: KPK Panggil 10 Saksi Baru Kasus Korupsi Mesin EDC BRI, Kerugian Negara Capai Rp700 Miliar
Yusril juga menyebut, pemikiran reformasi Polri yang ia sampaikan sejalan dengan maksud Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat institusi hukum nasional.
Ia berharap diskusi publik seperti ini bisa menjadi sumbangan konkret bagi arah kebijakan nasional di bidang hukum dan keamanan.
“Saya berharap apa yang dibahas malam ini akan menjadi sumbangan penting bagi maksud Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi kepolisian,” tutup Yusril.
Banyak pihak menilai pernyataan Yusril sebagai sinyal bahwa reformasi Polri akan menjadi agenda strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam upaya memperbaiki citra penegakan hukum di Indonesia.
Di sisi lain, masyarakat berharap perubahan ini bukan hanya retorika, tapi juga terwujud dalam perilaku dan pelayanan sehari-hari aparat di lapangan.
Reformasi Polri bukan sekadar tuntutan masa lalu, tapi kebutuhan masa kini.
Masyarakat menunggu langkah nyata agar polisi benar-benar kembali ke jati dirinya: pelindung dan pengayom rakyat, bukan penguasa berseragam.
Jika reformasi ini dijalankan dengan komitmen dan transparansi, maka kepercayaan publik terhadap Polri bisa kembali tumbuh, dan hukum bisa kembali menjadi rumah keadilan bagi semua.***