Sorotan Tajam! Kasus Judi Online Budi Arie Jadi Ujian Pertama Reformasi Polri ala Presiden Prabowo

HUKAMANEWS – Komite Reformasi Polri yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tengah mendapat sorotan publik.

Lembaga ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol reformasi, melainkan benar-benar mampu menuntaskan kasus-kasus besar yang selama ini menimbulkan tanda tanya, termasuk dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam jaringan judi online.

Desakan ini muncul dari Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin.

Ia menilai Mabes Polri belum memberikan kepastian hukum atas status Budi Arie, meski yang bersangkutan sudah pernah diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait kasus jaringan judi online.

Baca Juga: Mensesneg Pilih Bungkam soal Pencabutan ID Pers CNN, Fokus MBG Malah Jadi Sorotan Baru

Publik pun bertanya-tanya, sejauh mana keterlibatan mantan menteri tersebut, terlebih ketika isu tentang “lima orang besar” di balik praktik judol sempat menyeruak.

Menurut Hasanuddin, kasus ini tidak bisa dibiarkan menggantung. Penegakan hukum yang jelas akan menunjukkan keseriusan Polri dalam memberantas judi online yang merusak ekonomi rakyat kecil.

“Sebagai menteri, tentu yang bersangkutan harus bertanggung jawab dengan terungkapnya jaringan judi online yang melibatkan pegawai Komdigi,” ujarnya, Minggu (28/9).

Publik Menanti Kepastian

Judi online kini menjadi salah satu isu paling krusial yang dihadapi pemerintah.

Baca Juga: Ancaman Kebebasan Pers? Biro Pers Istana Diduga Arogan Usai Insiden Pencabutan ID Pers di Bandara Halim

Transaksinya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun dan sudah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, dari ibu rumah tangga hingga mahasiswa.

Jika nama pejabat tinggi ikut terseret, wajar bila publik mendesak kepolisian bekerja lebih transparan.

Masyarakat menilai penanganan kasus Budi Arie bisa menjadi tolok ukur profesionalisme Polri.

Apalagi, Komite Reformasi Polri dibentuk dengan mandat mengevaluasi praktik penegakan hukum yang dinilai tidak konsisten.