Desain PLTS yang sudah ada dinilai menjanjikan, tetapi masih butuh penyempurnaan agar efisiensinya maksimal.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut akan memegang peran penting dalam menentukan jadwal implementasi.
Pemerintah berkomitmen memastikan transisi energi berjalan realistis, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal sekaligus menjaga tarif tetap terjangkau.
Kebijakan pengurangan subsidi listrik jelas bukan perkara mudah. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal, ketahanan energi, dan perlindungan daya beli masyarakat.
Jika transisi ke energi terbarukan berjalan lancar, Indonesia berpeluang menikmati listrik murah, ramah lingkungan, dan tidak membebani APBN.
Namun, kesuksesan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah dalam eksekusi dan dukungan publik terhadap program energi bersih.
Bagi masyarakat, wacana ini bisa menjadi harapan baru untuk masa depan listrik yang lebih berkelanjutan.
Sementara bagi pemerintah, inilah ujian nyata untuk membuktikan komitmen dalam mengurangi subsidi tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.***