Ke depan, publik tentu berharap agar MKD bisa bekerja lebih terbuka dan obyektif dalam setiap kasus penonaktifan.
Dengan begitu, kebijakan ini tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif.
Pada akhirnya, langkah ini bisa menjadi pengingat bahwa jabatan politik adalah amanah rakyat.
Baca Juga: Lowongan Kerja Unik: Lansia 60 Tahun Kini Bisa Jadi Server Restoran, Simak Syarat dan Cara Daftarnya
Ketika status di partai terganggu, maka konsekuensinya tidak hanya pada kursi, tetapi juga pada seluruh fasilitas yang melekat pada jabatan.***