Ia juga memastikan bahwa kliennya akan tetap bersikap kooperatif dan mengikuti semua prosedur yang berlaku.
Dalam konteks hukum, pemberian amnesti bukanlah hal yang biasa.
Langkah ini menandakan bahwa ada pertimbangan luar biasa dari kepala negara untuk menghentikan proses hukum terhadap seseorang demi tujuan yang lebih besar.
Di tengah suhu politik yang terus bergerak dinamis, keputusan ini tentunya memberi pesan bahwa penyelesaian masalah hukum tidak selalu harus melalui jalur persidangan panjang, terutama jika terdapat indikasi ketidakadilan dalam prosesnya.
Sementara itu, PDIP tampak menjaga sikap solid selama Kongres berlangsung.
Tak ada narasi provokatif ataupun manuver politik mencolok yang dilakukan menyikapi perkembangan kasus Hasto.
Fokus utama tetap diarahkan pada konsolidasi partai, terutama menyangkut penataan strategi menuju Pemilu 2029 dan penguatan struktur internal.
Langkah Megawati menyerahkan persoalan hukum kepada tim pengacara bisa dibaca sebagai bentuk kepercayaan terhadap proses profesional dan legal formal.
Alih-alih mengangkat isu ini dalam ranah politik praktis, Megawati justru menunjukkan sikap kenegarawanan dengan tidak menjadikan kasus Hasto sebagai alat tawar-menawar politik.
Dengan situasi ini, publik tentu akan menanti apakah langkah amnesti ini dapat membuka ruang rekonsiliasi lebih luas dalam politik nasional.
Setidaknya, kasus Hasto menjadi penanda bahwa komunikasi politik antara pemerintah dan partai-partai besar masih berjalan, meski dalam dinamika yang penuh pertimbangan.***