Ia juga menduga bahwa tuntutan terhadap Hasto telah disesuaikan dengan vonis ringan yang diterima Wahyu Setiawan sebelumnya.
Situasi ini membuat warganet angkat suara.
Tagar #HukumBeratHasto mendadak menjadi trending topic di platform X (dulu Twitter), sebagai bentuk desakan publik agar majelis hakim tidak mengikuti jejak jaksa dan berani menjatuhkan vonis maksimal.
Beberapa akun menyampaikan kekecewaan mereka secara terbuka.
Akun @berjilbabb misalnya, menulis, "Demi tegaknya supremasi hukum, mohon majelis hakim memutuskan hukuman maksimal."
Sementara akun lain, @Caknur1414, menyindir, "Jaksa tuntut 7 tahun penjara, denda Rp600 juta. Hukum tak boleh tunduk pada kekuasaan!"
Sedangkan akun @lembayung mempertanyakan apakah hukuman itu pantas, "Hasto PDIP dituntut 7 tahun penjara. Cukupkah, atau terlalu ringan?"
Polemik ini membuka kembali diskusi soal konsistensi aparat hukum dalam menindak pelaku korupsi kelas berat, terutama mereka yang diduga memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Tuntutan ringan dalam kasus yang melibatkan suap dan menghalangi penyidikan bukan hanya menjadi preseden buruk, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Kini semua mata tertuju pada majelis hakim Tipikor Jakarta Pusat yang akan memutus perkara ini dalam beberapa waktu ke depan.
Baca Juga: Menteri UMKM Maman Abdurrahman Klaim Tak Tahu Soal Surat Pendampingan 7 Dubes untuk Istrinya
Putusan mereka bukan hanya akan menentukan nasib Hasto, tetapi juga mencerminkan arah penegakan hukum di Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus besar yang menyangkut integritas negara.***