HUKAMANEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jawaban terkait desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mundur dari jabatannya.
Desakan ini muncul akibat insiden peretasan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya.
Sejak Rabu, 17 Juni 2024, PDNS di Surabaya mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0.
Akibat serangan ini, server sejumlah lembaga dan kementerian lumpuh. Puncaknya, PDNS mulai tidak bisa diakses sejak Kamis, 20 Juni 2024, yang berakibat layanan publik termasuk layanan imigrasi tidak bisa diakses.
Menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), serangan ini berdampak pada sedikitnya 282 instansi pemerintah yang menggunakan PDNS.
Insiden ini menyebabkan kekhawatiran masyarakat dan mendorong Safenet menggalang petisi yang mendesak agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.
Petisi yang dibuka oleh Safenet di laman change.org sejak 26 Juni 2024, bertajuk "PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!" telah ditandatangani oleh 22.177 warga net hingga hari ini.
Petisi ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan tekanan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas.
Menanggapi desakan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa segala sesuatunya telah dievaluasi.
"Semuanya sudah dievaluasi," ujar Jokowi saat meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 2 Juli 2024.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah evaluasi terhadap insiden yang terjadi.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya cadangan data nasional guna mengantisipasi insiden serupa di masa mendatang.