Pusat Data Nasional Diserang Ransomware, Menkominfo Ungkap Pemerintah Tidak Akan Bayar Uang Tebusan

HUKAMANEWS - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Menkominfo, Budi Arie Setiadi, menegaskan komitmennya untuk tidak membayar uang tebusan kepada peretas yang mengunci sistem Pusat Data Nasional (PDN) dengan ransomware LockBit 3.0.

Keputusan ini diambil setelah serangan tersebut menyebabkan gangguan pada layanan publik yang vital.

Budi Arie Setiadi menegaskan sikap tegas pemerintah saat diwawancarai di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu.

"Pemerintah tidak akan membayar," ungkapnya dengan mantap.

Baca Juga: Bikin Heboh! Raffi Ahmad Investasi Rp12 M di Situs Judi Online, Begini Fakta Sebenarnya!

Menurut Budi Arie Setiadi, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sistem yang terkena dampak adalah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berlokasi di Surabaya.

emerintah saat ini sedang fokus pada pemulihan sistem tersebut dengan menunjuk tim ahli untuk mengatasi masalah ini.

"Saat ini sedang dalam proses migrasi ke sistem baru," jelas Budi Arie Setiadi.

Baca Juga: Kontroversi Rencana Pemblokiran Medsos X, Tantangan Atau Ketidakbecusan Pemerintah dalam Tangani Pornografi?

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemulihan agar sistem PDN bisa kembali beroperasi seperti biasa.

Pemerintah juga sedang mengambil langkah backup data sebagai salah satu strategi untuk mengamankan informasi penting.

Salah satu aspek yang dipastikan oleh Menkominfo adalah keamanan data pribadi warga.

Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa tidak ada data yang dikompromi selama serangan ini berlangsung.

"Kami sedang melakukan evaluasi dan berkolaborasi dengan BSSN untuk melakukan forensic terhadap insiden ini," tambahnya.

Baca Juga: PKS Jagokan Sohibul Iman, Golkar Berkoalisi dengan Gerindra untuk Menangkan Ibu Kota