HUKAMANEWS - Serangan siber terus menjadi ancaman serius bagi infrastruktur digital di Indonesia.
Peretasan menggunakan ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menunjukkan kelemahan dalam pemisahan anggaran proyek infrastruktur digital dengan sistem keamanan.
Alfons Tanujaya, seorang pakar IT, menekankan bahwa pendanaan untuk proyek infrastruktur dan keamanan harus dipisahkan untuk memastikan keamanan data yang berkelanjutan.
Alfons Tanujaya menyatakan bahwa sistem proyek infrastruktur dan keamanan merupakan dua hal yang berbeda.
Baca Juga: Kominfo Lagi Kocar-kacir Masalah Pusat Data Nasional Diretas, Begini Reaksi Presiden Jokowi
Proyek infrastruktur biasanya bersifat sementara dan kontraktor hanya bertanggung jawab sampai proyek selesai.
"Proyek itu adalah pas ada proyek bagaimana caranya supaya kamu menang, usahakan semaksimal mungkin, pas sudah menang, oke, lakukan proyek itu selesai, tinggal," kata Alfons, dikutip HukamaNews.com dari acara Crosscheck by Medcom.id pada Minggu, 30 Juni 2024.
Pendanaan untuk keamanan harus diperlakukan sebagai komitmen jangka panjang karena ancaman siber terus berkembang.
Keamanan digital tidak hanya berakhir ketika proyek infrastruktur selesai. Menurut Alfons, keamanan harus diperlakukan seperti sebuah pernikahan yang memerlukan komitmen seumur hidup.
"Kalau security itu seperti kita menikah, itu komitmen seumur hidup," ujarnya.
Setelah data diunggah ke internet, ancaman peretasan selalu ada dan membutuhkan perhatian terus-menerus. Kontraktor tidak mungkin mau dibayar hanya sekali untuk tugas yang memerlukan pengamanan data seumur hidup.
Pembuatan infrastruktur digital lebih menekankan pada pengadaan alat, bukan pengelolaannya.
Alfons menegaskan bahwa proyek infrastruktur hanya mengadakan alat sementara keamanan data membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan.