Selain itu, potensi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi perhatian utama Bawaslu.
Puadi mengimbau jajarannya untuk memetakan berbagai potensi pelanggaran netralitas ASN.
Dengan pemetaan yang baik, Bawaslu berharap dapat mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN dan bertindak cepat jika terjadi pelanggaran.
Baca Juga: Apakah Sah Menggabungkan Puasa Qadha Ramadhan dengan Puasa Tarwiyah dan Arafah? Ini Penjelasannya
Puadi juga menekankan pentingnya soliditas dan keberanian dalam menindak pelanggaran pemilu.
Seluruh pimpinan dan jajaran diinstruksikan untuk membangun tim yang solid dan berani mengambil keputusan dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu atau pilkada.
Keputusan yang diambil harus berdasarkan kerja tim dan tidak dilakukan secara individu.
Baca Juga: Di Balik Alasan Tokopedia dan TikTok Shop PHK Massal Ratusan Karyawan
Dalam penegakan putusan PHPU, integritas pengawas pemilu menjadi kunci utama. Setiap pengawas diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan transparan.
Tidak hanya sekadar menjalankan putusan, tetapi juga memastikan prosesnya bebas dari intervensi dan pelanggaran.
Bawaslu berkomitmen untuk menjaga demokrasi yang bersih dan adil dengan terus memperkuat pengawasan di setiap tahapan pemilu.***