KPK Ultimatum Dua Saksi Kasus Pemerasan Calon TKA, Ancaman Serius untuk Ungkap Mafia Perizinan

Dari perspektif ekonomi nasional, korupsi perizinan menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan melemahkan daya saing Indonesia di mata pasar global.

Pakar kebijakan publik menyebut bahwa reformasi perizinan digital dan transparansi berbasis sistem pelacakan terbuka dapat menjadi solusi pengawasan.

Sementara sebagian opini publik mendesak agar kasus ini tidak berhenti pada level eksekutor, melainkan menelusuri aliran dana dan jejaring yang lebih luas.

KPK Tegaskan Pengusutan Belum Selesai

Ultimatum kepada dua saksi yang mangkir menunjukkan bahwa penyidikan masih bergerak dan belum mencapai titik final.

Baca Juga: Banjir Bandang Aceh-Sumatera, Kemenhut Telusuri 12 Korporasi Diduga Dalang Perusakan Hutan, Sebagian Lokasi Disegel

KPK menegaskan penyidik masih mengembangkan dugaan keterlibatan pihak lain, baik swasta maupun pejabat pemerintah.

Publik berharap KPK mampu menghadirkan transparansi dan memberi kepastian bahwa mafia perizinan tidak menjadi “biaya baku” dalam urusan tenaga kerja asing di Indonesia.

Kasus pemerasan RPTKA menjadi ujian serius bagi penegakan hukum dan tata kelola perizinan di Tanah Air.

Harapan publik sederhana: penegakan hukum tidak berhenti di permukaan.

Jika penyelesaian kasus ini komprehensif, sektor usaha bisa merasakan iklim investasi yang lebih bersih, efisien, dan berkeadilan.***