Ternyata Ini di Balik Keputusan Rehabilitasi Ira Puspadewi, Faktor yang Dorong Presiden Prabowo Bergerak Cepat

Ia bahkan menegaskan bahwa akuisisi PT JN memperkuat jaringan kapal komersial ASDP sehingga memungkinkan subsidi silang rute non-komersial berjalan lebih stabil.

Dalam pernyataannya, Ira meminta perlindungan hukum kepada Presiden agar profesional BUMN yang menjalankan kebijakan strategis tidak dikriminalisasi.

Pernyataan ini mendapat respons beragam dari publik.

Sebagian menilai profesional BUMN memang kerap terjebak risiko hukum ketika mengambil keputusan bisnis yang sifatnya strategis.

Sebagian lainnya menilai bahwa perlindungan hukum harus tetap diberikan secara selektif agar tidak mengendurkan upaya pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Profil Ira Puspadewi yang Direhabilitasi Presiden di Tengah Kasus Korupsi Rp 1,25 Triliun

Mengapa Rehabilitasi Ini Penting?

Keputusan rehabilitasi membawa dampak besar, bukan hanya bagi Ira dan dua pejabat lainnya, tetapi juga bagi ekosistem manajemen BUMN.

Kasus ini memberi pelajaran bahwa transparansi, tata kelola, dan mitigasi risiko harus lebih diperkuat dalam setiap keputusan bisnis yang berpotensi berdampak hukum.

Untuk pemerintah, rehabilitasi ini menjadi penanda bahwa keadilan substantif tetap dapat ditegakkan ketika proses hukum dianggap tidak mencerminkan keseluruhan fakta.

Bagi Prabowo, keputusan ini sekaligus menunjukkan keberpihakan kepada profesional yang dianggap beritikad baik dalam menjalankan tugas negara.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi karena setiap kasus akan dinilai secara spesifik dan independen.

Baca Juga: BREAKING NEWS: Prabowo Teken Rehabilitasi Ira Puspadewi dan Pejabat ASDP

Di sinilah keseimbangan antara kepastian hukum dan kebijakan publik diuji.

Rehabilitasi Ira Puspadewi menjadi momentum penting dalam diskursus penegakan hukum dan tata kelola BUMN di Indonesia.