Keputusan ini membuka ruang evaluasi terhadap praktik audit, manajemen risiko, dan peran pemerintah dalam mengawasi keputusan bisnis strategis.
Kasus ini juga mengingatkan bahwa sistem hukum harus tetap menimbang konteks, niat, dan dampak terhadap publik.
Keputusan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara memiliki mekanisme korektif ketika muncul dinamika baru dalam sebuah perkara.
Di saat yang sama, publik menantikan transparansi lanjutan agar kebijakan ini tidak dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan yang berlebihan.
Ke depan, penting bagi pemerintah untuk memberikan pedoman lebih jelas terkait batasan dan perlindungan bagi profesional BUMN dalam mengambil keputusan strategis.
Artikel Terkait
Skandal Korupsi Kapal! KPK Jebloskan 4 Tersangka di PT ASDP, Pengadaan Kapal Ga Sesuai Spesifikasi, Rugi Negara Gede!
KPK Klarifikasi Erick Thohir Aman dari Kasus Korupsi ASDP & DJKA, Benarkah Atau Hanya Permainan Politik?
KPK Periksa Direktur Komersial ASDP, Menguak Dugaan Korupsi Akuisisi PT Jembatan Nusantara
Terungkap! KPK Selidiki Eks Petinggi ASDP dalam Kasus Korupsi Kapal Bernilai Fantastis
Nama Megawaty Terseret Kasus Korupsi ASDP, KPK Bongkar Kerugian Negara Hampir Rp900 Miliar!