Beda Draf dan Kejar Tayang, Kontroversi KUHAP Baru Mendidih, 'Keadaan Mendesak' Jadi Sorotan Publik

Para akademisi mendorong agar pemerintah segera menyusun peraturan teknis untuk memperjelas batasan keadaan mendesak agar tidak terjadi perbedaan implementasi antarwilayah.

Publik kini menunggu apakah pemerintah akan menerbitkan aturan turunan dalam waktu dekat atau membiarkan perdebatan ini bergulir hingga muncul permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Kontroversi KUHAP baru menjadi pengingat bahwa produk hukum yang menyentuh hak warga negara harus dibahas dengan transparansi penuh dan ruang publik yang memadai.

Perbedaan draf dan pengesahan cepat dalam kasus ini menjadi titik kritik utama yang membuat publik menuntut kejelasan lebih dalam dari DPR dan pemerintah.

Baca Juga: KPK Pajang Rp 300 Miliar dari Skandal Taspen, Ungkap Modus Investasi Fiktif Taspen Hampir Rp 1 Triliun!

Dengan dampaknya yang begitu luas, publik berharap revisi teknis atau judicial review dapat memastikan KUHAP baru benar-benar melindungi hak warga, bukan sebaliknya.***