Skandal Kuota Haji Makin Panas, 10 Bos Travel Diseret KPK bahkan Ada Diskresi Menteri yang Bikin Masalah Makin Rumit!

Diskresi Pembagian Kuota Diduga Menyimpang dari Aturan

Budi menjelaskan bahwa dari total 20.000 kuota haji yang tersedia, aturan menetapkan 92 persen untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus.

Namun, melalui diskresi menteri agama saat itu, proporsi tersebut diubah menjadi 50 persen reguler dan 50 persen haji khusus.

Keputusan ini diduga bertentangan dengan ketentuan perundangan dan membuka pintu lebar bagi praktik jual beli kuota oleh penyelenggara haji.

Dampaknya, kuota reguler yang seharusnya dinikmati masyarakat umum justru terpangkas drastis.

Baca Juga: Langsung Terjawab! Arsul Sani Pamer Ijazah S-3 Asli di MK, Buktikan Semua Tuduhan soal Ijazah Palsu

Sebaliknya, kuota haji khusus yang dikelola PIHK melonjak tajam, menjadikan ruang bisnis lebih besar dan berpotensi disusupi kepentingan tertentu.

KPK menilai perubahan ini sebagai titik awal dari rangkaian penyimpangan yang kini sedang mereka bongkar.

Dalam penyidikan, penyidik juga telah memeriksa sejumlah pejabat dan staf Kementerian Agama yang mengetahui proses dan alasan di balik kebijakan diskresi tersebut.

Budi menyebut bahwa penyidik berupaya menemukan motif utama di balik perubahan proporsi kuota yang menuai banyak kejanggalan.

Penyelidikan ini semakin menguatkan dugaan bahwa kebijakan tersebut bukan semata keputusan administratif, melainkan memiliki dampak ekonomi dan politik yang signifikan.

Baca Juga: Terungkap Lagi! KPK Panggil 12 Saksi Korupsi Kuota Haji Diduga Tembus Rp1 Triliun, dari Travel Sampai Eks Pejabat Ikut Terseret

Skandal kuota haji bukan kali pertama muncul dalam pemberitaan nasional, dan publik mulai mempertanyakan mengapa praktik ini terus berulang.

Pada skala masyarakat, banyak calon jemaah menilai sistem haji khusus semakin tidak transparan dan cenderung menguntungkan segelintir pihak.

Netizen di berbagai platform juga menyuarakan kekesalan, terutama karena biaya haji khusus bisa mencapai ratusan juta, namun fasilitas tidak sebanding dengan harga yang dibayar.