Rajiv Diperiksa KPK di Cirebon, Bukan Ibu Kota! Dugaan Korupsi CSR Bank Indonesia Makin Panas

KPK mengungkap bahwa penyidikan kasus ini berawal dari laporan hasil analisis PPATK serta aduan masyarakat yang diterima sejak Desember 2024.

Dalam perkembangannya, penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi penting yang diduga menyimpan alat bukti, yakni Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat (16 Desember 2024) dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (19 Desember 2024).

Penyelidikan kemudian mengarah pada indikasi kuat adanya penyimpangan dana CSR dan PSBI yang digunakan di luar peruntukan, termasuk dugaan aliran dana ke pihak tertentu.

Dua Anggota DPR Telah Jadi Tersangka

Pada 7 Agustus 2025, KPK resmi menetapkan dua anggota DPR RI periode 2019–2024, yakni Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG), sebagai tersangka dalam kasus ini.

Baca Juga: Hati-Hati! 4 Kesalahan Sepele yang Bikin Gagal Lolos Administrasi CPNS 2026

Keduanya diduga berperan dalam pengaturan dan pemanfaatan dana CSR yang bersumber dari Bank Indonesia dan OJK.

Meski Rajiv belum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik KPK menilai keterangannya penting untuk menelusuri rantai hubungan antara pihak legislatif dan lembaga keuangan dalam distribusi dana sosial tersebut.

Kasus ini diperkirakan menjadi salah satu penyidikan strategis KPK karena menyangkut integritas lembaga keuangan negara sekaligus pengawasan legislatif terhadap penggunaan dana publik.

Publik Soroti Transparansi dan Penegakan Hukum

Publik menilai langkah KPK memeriksa Rajiv di luar Jakarta menunjukkan upaya serius lembaga itu mempercepat proses hukum tanpa hambatan administratif.

Pengamat hukum menilai strategi jemput bola seperti ini dapat meningkatkan efisiensi penyidikan, apalagi ketika banyak saksi berada di daerah yang sama.

Baca Juga: KPK Buka Peluang Panggil PT KCIC dalam Penyelidikan Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Kasus korupsi dana CSR sering dianggap sebagai bentuk penyimpangan baru yang sulit terdeteksi karena dikemas dalam program sosial.

Oleh karena itu, transparansi dari KPK menjadi kunci agar publik dapat memantau jalannya proses hukum secara terbuka.