Kasus Riva Siahaan Makin Panas, Vale–Adaro–PAMA Terseret Isu Harga BBM Murah Patra Niaga!

Namun, Fernandes menilai negara masih memiliki ruang hukum untuk melakukan penagihan administratif terhadap potensi kelebihan selisih harga tersebut.

Mekanismenya bisa dilakukan melalui audit investigatif tanpa harus menyeret pembeli ke ranah pidana.

“Kalau memang terbukti ada selisih harga yang tidak semestinya, negara bisa menagih kekurangan bayar. Tapi pengembaliannya jangan serta merta didasarkan pada HPP Pertamina, karena pembeli pun tidak akan membeli kalau harganya setinggi itu. Harus ada perbandingan dengan harga pasar atau penawaran dari pemasok lain,” ujarnya.

Menurut Fernandes, mekanisme semacam ini lazim diterapkan dalam prinsip unjust enrichmen, keuntungan tidak sah yang wajib dikembalikan bila menimbulkan kerugian bagi negara.

Baca Juga: KPK Hibahkan Aset Rampasan Rp11 Miliar ke Pemda DIY, dari Tanah hingga Jet Ski untuk Rescue Istimewa

Vale, Adaro, dan PAMA Belum Jadi Tersangka

Kejaksaan hingga kini belum menetapkan pihak korporasi mana pun sebagai tersangka dalam kasus ini.

Fokus penyidikan masih tertuju pada dugaan penyimpangan internal di Pertamina Patra Niaga, termasuk dalam penetapan harga dan evaluasi profitabilitas produk solar industri.

“Nama-nama perusahaan tambang muncul dalam dakwaan sebagai penerima manfaat pasif, bukan pelaku aktif,” kata Fernandes.

Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pemberitaan agar tidak menimbulkan kesan penyertaan kolektif yang dapat memicu kepanikan di pasar modal.

“Selama belum ada bukti keterlibatan langsung, framing publik harus hati-hati agar tidak menciptakan sentimen negatif yang tidak berdasar terhadap perusahaan-perusahaan itu,” imbuhnya.

Baca Juga: MK Putuskan Jaksa Tak Bisa Sembarang Ditangkap Harus Izin Jaksa Agung, Kecuali OTT, Imbasnya pada Independensi Hukum

Dampak Reputasi dan Respons Pasar

Munculnya nama perusahaan besar seperti Adaro, Vale, dan PAMA dalam dakwaan membuat sejumlah analis pasar modal mencatat adanya potensi tekanan psikologis pada saham-saham di sektor pertambangan.

Meski demikian, sebagian menilai dampaknya akan bersifat sementara, terutama jika masing-masing korporasi bersikap terbuka dan proaktif terhadap proses hukum.