KPK Hibahkan Aset Rampasan Rp11 Miliar ke Pemda DIY, dari Tanah hingga Jet Ski untuk Rescue Istimewa

HUKAMANEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memastikan hasil tindak pidana korupsi dikembalikan untuk kepentingan publik.

Lembaga antirasuah tersebut resmi menyerahkan hibah aset rampasan negara senilai Rp11,1 miliar kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), Kamis (16/10/2025).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Direktur Pelacakan Aset, Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, kepada Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Hibah tersebut meliputi enam aset tanah dan bangunan di Sleman serta tiga unit kendaraan air jenis jet ski yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan penyelamatan di wilayah DIY.

Baca Juga: KPK Tak Gentar! WNA Boleh Pimpin BUMN, tapi Jika Korupsi Tetap Bisa Diseret ke Meja Hukum

“Pelaksanaan hibah ini merupakan bagian dari pengelolaan barang rampasan negara,” ujar Mungki dalam sambutannya.

Langkah Lanjutan KPK untuk Aset Rampasan Negara

Mungki menjelaskan bahwa hibah ini merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan barang rampasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2021.

“Untuk Yogyakarta, ini merupakan kali kedua. Sejak 2016, KPK sudah beberapa kali melakukan penetapan status penggunaan dan hibah aset di berbagai daerah,” ujarnya.

Menurut data KPK, aset yang dihibahkan kali ini berasal dari tiga perkara korupsi besar yang melibatkan Jarod Subana, Heru Sukamto, dan Mustafa Kamal Pasa, mantan Bupati Mojokerto.

Aset-aset tersebut terbukti di pengadilan sebagai hasil tindak pidana korupsi dan telah diputuskan menjadi milik negara.

Baca Juga: Bukan Lowongan Biasa! KPK Buka Enam Posisi Elite Termasuk untuk Direktur Penyelidikan, PNS Bermental Baja Buruan Daftar

Mungki menegaskan, setiap permohonan hibah wajib menyertakan rencana pemanfaatan aset.

“Sejak tahap awal, penerima sudah harus menjelaskan untuk apa aset itu digunakan. Misalnya, tanah dan bangunan untuk fasilitas pemerintahan, atau jet ski untuk penyelamatan,” jelasnya.

KPK juga akan melakukan monitoring dan evaluasi agar aset digunakan sesuai peruntukan. Jika ditemukan penyalahgunaan, hibah dapat dicabut dengan persetujuan Menteri Keuangan.