Ekonom Universitas Indonesia, misalnya, menilai penolakan Purbaya bisa menjadi langkah preventif yang sehat.
“Kita tidak bisa meniru model Abu Dhabi mentah-mentah. Butuh kesiapan sistem pengawasan dan tata kelola,” kata seorang pengamat keuangan yang enggan disebut namanya.
Arah Baru Kebijakan Fiskal: Fokus pada Program Rakyat
Dengan sikap tegas Menkeu Purbaya, pemerintah kini mempertegas komitmen untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan APBN digunakan secara efisien.
Proyek ambisius tanpa urgensi publik kemungkinan besar tidak akan lagi mendapat ruang dalam kebijakan keuangan negara.
Ke depan, arah kebijakan fiskal Indonesia tampaknya akan lebih fokus pada program konkret yang menyentuh masyarakat, seperti penguatan UMKM, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif.
Penolakan terhadap proyek family office bisa jadi menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin meninggalkan warisan proyek “elitis” dan beralih ke arah pembangunan yang lebih people-centered.***
Artikel Terkait
Perang Pernyataan Menkeu Purbaya vs Menteri ESDM Bahlil soal Harga LPG 3 Kg, Data Siapa yang Benar?
Menkeu Purbaya Soroti Rokok Ilegal: Wacana Pemutihan Produsen di Tengah Reformasi Cukai
Menkeu Purbaya Tegas Tolak Pakai APBN Lunasi Utang Kereta Whoosh: Jangan Enak Swasta, Susahnya ke Pemerintah
Menkeu Purbaya Tegur BEI Soal Saham Gorengan: Bereskan Dulu Pasar Modal Kita!
Kabar Baik Buat Perokok! Menkeu Purbaya Tegaskan Harga Rokok Tetap Aman Tahun Depan