Polemik Dana APBN untuk Membangun Ulang Ponpes Al-Khoziny: Antara Kemanusiaan dan Akuntabilitas

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar kebijakan penggunaan dana publik ini dikaji ulang dan dikomunikasikan secara transparan.

“Karena itu menggunakan dana APBN, tentu harus dibicarakan dulu minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ujar Saan (11 Oktober 2025).

Politikus Partai NasDem itu menilai, meskipun niat pemerintah baik, mekanisme penggunaannya harus tetap sesuai prosedur agar tidak menimbulkan kesan penyalahgunaan anggaran negara.

“Tujuannya memang baik, untuk membantu. Tapi kalau menimbulkan polemik, kan kasihan juga pesantrennya,” katanya menambahkan.

Polemik ini menyoroti dilema klasik, di satu sisi, negara wajib membantu korban bencana, di sisi lain, penggunaan APBN di lembaga non-pemerintah harus tunduk pada aturan keuangan negara.

Baca Juga: Gegara Permintaan Riza Chalid Bikin Negara Tekor Rp2,9 Triliun, Skandal Sewa Terminal BBM yang Tak Dibutuhkan

Pakar kebijakan publik menilai, pemerintah dapat menggunakan mekanisme tanggap darurat bencana sebagai dasar hukum, selama ada transparansi dalam pelaksanaannya.

Langkah ini penting untuk menghindari preseden buruk dalam penggunaan dana publik ke depan.

Beberapa pengamat juga mengusulkan agar pembangunan ulang dilakukan melalui skema gotong royong, kombinasi dana APBN, donasi swasta, dan partisipasi masyarakat.

Pendekatan seperti ini dinilai lebih adil, partisipatif, dan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Di media sosial, warganet ikut menyoroti isu ini.

Banyak yang mendukung langkah pemerintah, namun ada pula yang khawatir kebijakan ini bisa menjadi pintu masuk penggunaan dana negara untuk lembaga privat lain di masa depan.

Baca Juga: Langkah Berani! Rektor Muhammadiyah Puji Pemerintah Tolak Atlet Israel: Ini Bukan Soal Olahraga, tapi Kemanusiaan

Komentar seperti “tolong santri, tapi tetap transparan” dan “kalau dari APBN, harus jelas mekanismenya” ramai muncul di linimasa X (Twitter) dan Facebook.

Suara publik ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap transparansi anggaran menjadi isu sensitif, terutama pasca berbagai kasus penyalahgunaan dana bantuan di masa lalu.