DPR Desak Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Ambruknya Mushala Ponpes Al Khoziny, Puluhan Santri Jadi Korban

HUKAMANEWS – Kasus ambruknya mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo terus menuai sorotan publik.

Puluhan santri kehilangan nyawa dalam tragedi memilukan itu, dan kini desakan agar pihak yang bertanggung jawab segera diproses hukum semakin menguat.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan perlunya tindakan tegas dari Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk menegakkan keadilan.

Ia menilai, kelalaian dalam pembangunan gedung menjadi faktor utama yang tak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.

Baca Juga: Pesan Tajam Yusril untuk Polri: Reformasi Bukan Cuma Ganti Seragam, Tapi Ubah Cara Melayani!

Tragedi Al Khoziny bukan sekadar peristiwa duka, tetapi juga menjadi cermin lemahnya pengawasan bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan.

Publik pun menuntut agar aparat tak hanya berhenti pada penyelidikan, melainkan juga menetapkan tersangka yang benar-benar bertanggung jawab.

Rudianto Lallo, legislator dari Komisi III DPR yang membidangi hukum, menegaskan bahwa sudah sepatutnya aparat menindaklanjuti kasus ini secara profesional dan berkeadilan.

Menurutnya, setiap korban jiwa merupakan tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan proses hukum yang transparan.

“Harus ada pertanggungjawaban akibat kelalaian dari peristiwa ini, karena kita tidak mau tragedi seperti ini terulang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Baca Juga: Bukan Cuma Main Peran, Ammar Zoni Ketahuan Jual Sabu dan Ganja Sintetis dari Dalam Penjara, Kok Bisa Lolos Pengawasan?

DPR, kata Rudianto, mendukung penuh langkah Polda Jatim yang telah memeriksa 17 saksi dalam penyelidikan awal kasus ambruknya mushala asrama putra tersebut.

Pemeriksaan juga melibatkan sejumlah ahli konstruksi untuk memastikan penyebab pasti kegagalan bangunan.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto mengonfirmasi bahwa penyelidikan masih berlanjut dan jumlah saksi bisa bertambah.

Polisi juga tengah mendalami aspek teknis pembangunan, termasuk kemungkinan pelanggaran standar konstruksi atau penggunaan material di bawah spesifikasi.