Gak Disangka! Presiden Prabowo Tegas Tolak Lindungi Jokowi dan Gibran dari Kasus Ijazah, Elite Politik Auto Kaget

HUKAMANEWS – Pertemuan hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), mendadak menjadi perbincangan politik paling ramai pekan ini.

Bukan sekadar silaturahmi biasa, pertemuan tersebut diduga membahas isu sensitif: dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret nama Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka.

Isu ijazah Jokowi-Gibran memang sudah lama menghantui ruang publik dan dunia maya.

Baca Juga: Gara-Gara Flexing dan Viral di Medsos, ASN DKI Ini ‘Kena Batunya’ hingga Dibebastugaskan dari Sekel Petojo Selatan

Namun, kali ini sorotan publik semakin tajam setelah peneliti politik senior, Profesor Ikrar Nusa Bhakti, mengungkap bocoran isi pembicaraan antara dua tokoh penting itu.

Dalam unggahan terbarunya di kanal YouTube miliknya, Ikrar menyebut bahwa Prabowo menolak untuk melindungi atau membantu Jokowi dan Gibran terkait kasus tersebut.

“Prabowo tidak bisa membantu kasus ijazah Jokowi dan Gibran yang semakin terungkap,” kata Ikrar seperti dikutip pada Sabtu (11/10/2025).

Kasus Ijazah Jokowi-Gibran Kembali Disorot

Menurut Ikrar, Prabowo memilih bersikap netral dan berhati-hati karena kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dan Gibran sudah memasuki tahap yang sulit dibendung.

Baca Juga: Tak Ada Kapoknya, Ammar Zoni Diduga Main Narkoba Lagi, Ditjenpas: Tak Ada Ampun, Pastikan Ada Sanksi Tegas

Beberapa data dan temuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut-sebut mulai menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI tersebut.

“Demikian juga ijazah Gibran yang diduga palsu,” ujar Ikrar menegaskan.

Keterangan itu langsung menyebar luas di media sosial dan memicu perdebatan panas di kalangan publik.

Banyak yang memuji langkah Prabowo yang dianggap berani mengambil jarak dari isu hukum yang menyangkut elite politik, sementara sebagian lainnya menilai bocoran Ikrar bisa memicu ketegangan baru antara dua poros kekuasaan pasca-Pemilu 2024.

Publik Bertanya-Tanya: Benarkah Ada Pemalsuan Ijazah?