Di era digital, isu sensitif seperti ini cepat menyebar tapi sulit diklarifikasi, terutama jika tidak ada bukti hukum yang kuat.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun dari Prabowo terkait pernyataan Ikrar Nusa Bhakti.
Publik berharap, lembaga berwenang seperti KPU, Kemendikbudristek, atau perguruan tinggi terkait dapat memberikan klarifikasi terbuka agar isu ini tidak terus menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Baca Juga: Terancam Hukuman Mati, Ammar Zoni Terseret Dugaan Jual Beli Narkoba di Balik Jeruji Salemba!
Langkah Prabowo yang memilih tidak ikut campur dapat dibaca sebagai pesan bahwa pemerintahan baru ingin memutus mata rantai politik perlindungan elite.
Namun yang lebih penting, publik kini menunggu pembuktian: apakah hukum benar-benar bisa berdiri di atas semua kepentingan politik?***
Artikel Terkait
Bukan Cuma Main Peran, Ammar Zoni Ketahuan Jual Sabu dan Ganja Sintetis dari Dalam Penjara, Kok Bisa Lolos Pengawasan?
Pesan Tajam Yusril untuk Polri: Reformasi Bukan Cuma Ganti Seragam, Tapi Ubah Cara Melayani!
DPR Desak Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Ambruknya Mushala Ponpes Al Khoziny, Puluhan Santri Jadi Korban
Bukan Cuma Soal Kuota, KPK Temukan Kejanggalan di Dapur Katering Mewah Haji, Ada Jejak Uang Panas di Mekkah?
Ramai Modus Pemborosan Anggaran Daerah, Mendagri Tito Bongkar Celah di Balik Laporan Rapi