Perang Pernyataan Menkeu Purbaya vs Menteri ESDM Bahlil soal Harga LPG 3 Kg, Data Siapa yang Benar?

Bahlil: Menteri Baru Masih Perlu Penyesuaian

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai Purbaya keliru membaca data subsidi LPG. Ia menyebut hal itu wajar, mengingat Purbaya baru menjabat Menkeu dan masih membutuhkan penyesuaian.

“Itu mungkin Menkeunya salah baca data. Biasalah kalau, ya mungkin butuh penyesuaian,” kata Bahlil di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Bahlil menegaskan bahwa data subsidi LPG 3 kg masih dalam proses pematangan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurutnya, sinkronisasi data sangat penting agar subsidi tepat sasaran.

“Tahun depan iya (pakai NIK), jadi yang kaya nggak usah pakai LPG 3 kg lah, desil 8,9,10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ujar Bahlil sebelumnya di Istana Negara pada 25 Agustus 2025.

Baca Juga: Tragedi Bankir BRI Ilham Pradipta, Gugur Lawan Sindikat Rekening Dormant, Integritas Dibayar dengan Nyawa

Persoalan Data: Wajah Lama Birokrasi Indonesia

Perselisihan ini kembali menyoroti persoalan klasik birokrasi Indonesia: tumpang tindih data antar lembaga.

Meski pemerintah sudah mendorong satu data melalui DTSEN, implementasi di lapangan masih kerap menimbulkan perbedaan persepsi.

Sinkronisasi data sangat penting karena subsidi energi, termasuk LPG 3 kg, menghabiskan anggaran besar.

Pada 2024 saja, pemerintah menyalurkan lebih dari Rp120 triliun untuk subsidi energi. Jika pembacaan data tidak seragam, risiko kebocoran subsidi semakin besar.

Ekonom energi juga menilai, pertikaian dua menteri ini harus segera dituntaskan.

Sebab, publik tidak butuh perdebatan siapa yang benar, melainkan kepastian bahwa subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, adil, dan transparan.

Baca Juga: Menteri Haji Datang ke KPK, Skandal Kuota Haji Rp1 Triliun Dibongkar, Publik Tunggu Langkah Bersih-Bersih Ibadah Suci