Lebih dari sekadar kasus korupsi, peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa reformasi birokrasi perlu dijalankan lebih serius, terutama di sektor perizinan yang kerap bersinggungan dengan kepentingan bisnis internasional.
Pertanyaannya kini, apakah penegakan hukum ini akan benar-benar mengakhiri pola lama, atau hanya akan menjadi catatan tambahan dalam panjangnya daftar kasus korupsi di Indonesia?***
Artikel Terkait
KPK Periksa Eks Bendahara AMPHURI soal Skandal Korupsi Kuota Haji 2024
400 Travel Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Sudah Kantongi Nama Tersangka, Kapan Akan Diumumkan?
KPK Sentil Lisa Mariana: Informasi Kasus Bank BJB Harusnya Disampaikan ke Penyidik, Bukan Instagram
KPK Bongkar Satu Orang Otak Besar Skandal Kuota Haji 2023–2024, Uang Miliaran Mengalir hingga Pejabat Tinggi!
KPK Didesak Panggil Bobby Nasution Tapi Pilih Tunggu Jaksa Pulang dari Sumut, Apa Sebenarnya yang Terjadi?