400 Travel Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Sudah Kantongi Nama Tersangka, Kapan Akan Diumumkan?

Skala penyidikan yang besar inilah yang disebut KPK menjadi alasan perlunya waktu lebih lama sebelum mengumumkan tersangka.

Sorotan DPR dan Pansus Angket Haji

Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian KPK, tetapi juga DPR RI. Pansus Angket Haji menemukan adanya kejanggalan serius dalam pembagian kuota tambahan 20 ribu jemaah haji dari Arab Saudi pada 2024.

Kuota tambahan itu dibagi dua sama rata: 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Baca Juga: KPK Gandeng PPATK Buru Juru Simpan Uang Skandal Kuota Haji 2024

Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur pembagian kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen sisanya untuk haji reguler.

Artinya, kebijakan Kemenag saat itu dinilai bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Menurut sejumlah pengamat, kebijakan pembagian kuota yang tidak sesuai aturan memperlihatkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang.

Di sisi lain, masyarakat menilai ketidakadilan dalam pembagian kuota membuat biaya haji semakin mahal dan kesempatan jamaah reguler semakin terbatas.

Publik Minta Transparansi

Masyarakat luas kini menunggu transparansi KPK. Banyak suara di media sosial menyoroti bahwa lambannya pengumuman tersangka bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

Baca Juga: Kasus Kematian Arya Daru Jadi Sorotan hingga Bareskrim Asistensi, Benarkah Ada Kejanggalan di Balik Kesimpulan Polda Metro?

Tagar #KuotaHaji dan #KPK sempat trending di platform X, dengan sebagian warganet mendesak KPK segera membuka identitas pihak yang diduga terlibat.

Namun, sebagian lainnya menilai sikap hati-hati KPK patut diapresiasi, mengingat kompleksitas kasus dan banyaknya pihak yang terlibat.

“Lebih baik lambat tapi akurat, daripada terburu-buru tapi tidak tuntas,” tulis seorang warganet.