Pengamat Nilai Reshuffle Babak Tiga Prabowo Stagnan, Kabinet Tambun Tapi Minim Keteladanan

HUKAMANEWS – Tiga kali perombakan kabinet dalam sebelas bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ternyata belum mampu menjawab ekspektasi publik.

Reshuffle terbaru yang dilakukan pada 17 September lalu justru dinilai meneguhkan kesan stagnasi.

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Hukum dan Politik, Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH., saat dimintai tanggapan mengenai langkah politik Presiden.

Menurutnya, reshuffle semestinya menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar ritual politik yang berulang.

Baca Juga: Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, 52 Perwira Ditugaskan Jalankan Misi Besar

“Reshuffle itu jangan hanya dipahami sebagai gimmick politik. Perubahan nyata membutuhkan etika, keteladanan, dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Pieter, Senin (22/9/2025).

Pieter menilai, secara politik, reshuffle babak ketiga ini terbaca sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Prabowo sekaligus penegasan jarak dari pendahulunya, Joko Widodo.

Sejumlah loyalis Jokowi sudah lebih dulu terdepak pada reshuffle sebelumnya.

“Polanya semakin jelas. Kabinet tidak lagi dibangun atas dasar meritokrasi, melainkan lingkaran loyalitas. Ini meneguhkan kesan personalistik dalam pengelolaan kekuasaan,” katanya.

Namun, Pieter menekankan bahwa masalah sesungguhnya bukan hanya pada siapa yang digeser, tetapi juga siapa yang tetap dibiarkan duduk di kursi kabinet.

“Publik berharap reshuffle jadi momentum membersihkan menteri bermasalah. Ada menteri yang kerap bikin gaduh, ada yang mengeluarkan kebijakan kontroversial. Tapi justru mereka tetap aman. Ini menunjukkan reshuffle belum menyentuh aspek evaluasi kinerja,” tegasnya.

Lebih jauh, Pieter menyoroti fakta bahwa kabinet justru makin tambun setelah tiga kali reshuffle.

Baca Juga: 400 Travel Terseret Kasus Korupsi Kuota Haji, Tapi Kok KPK Belum Ada Tersangka?

Jumlah kementerian dan posisi wakil menteri bertambah, termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

“Publik itu menunggu efisiensi, bukan pembengkakan. Kabinet gemuk terbukti tidak lincah, lamban merespons masalah, dan boros anggaran. Itu kontraproduktif dengan semangat perbaikan,” katanya.