Ia menambahkan bahwa kehadiran kepala daerah di daerah masing-masing tetap krusial. Karena itu, evaluasi akan dilakukan sebelum izin resmi diberikan agar tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan di lapangan.
Rangkaian Kunjungan Kerja Mendagri
Selain menyampaikan kebijakan baru itu, Tito Karnavian juga melaksanakan kunjungan kerja ke Batam dalam rangka menghadiri acara konsolidasi KAHMI pada Sabtu (20/9/2025).
Sehari setelahnya, ia memimpin rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera yang dihadiri perwakilan dari seluruh provinsi di kawasan tersebut.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengevaluasi stabilitas sosial politik di berbagai wilayah.
Dalam konteks itulah, kebijakan pelonggaran izin ke luar negeri dipandang relevan dengan situasi terkini.
Meski kebijakan ini dianggap sebagai angin segar bagi ASN dan kepala daerah, sejumlah pengamat menilai perlu ada mekanisme transparansi agar perjalanan luar negeri benar-benar sesuai tujuan.
Publik sering mengkritik perjalanan dinas yang dinilai hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata.
Di sisi lain, untuk kepentingan pengobatan, masyarakat cenderung mendukung. Banyak netizen menilai kesehatan pejabat penting karena berhubungan langsung dengan kinerja birokrasi.
Namun mereka juga berharap pemerintah pusat memastikan layanan kesehatan dalam negeri terus ditingkatkan agar tidak selalu bergantung pada fasilitas medis luar negeri.
Baca Juga: Sirene dan Strobo Tetap Dipakai Polisi untuk Patroli, Publik Diminta Tak Pasang di Kendaraan Pribadi
Pelonggaran izin perjalanan luar negeri bagi kepala daerah dan ASN oleh Mendagri Tito Karnavian menandai mulai pulihnya stabilitas pemerintahan pasca periode penuh gejolak.
Dengan syarat keamanan daerah tetap terjaga, langkah ini diharapkan bisa memberi ruang gerak lebih bagi pejabat publik tanpa mengurangi tanggung jawab mereka di daerah masing-masing.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap perjalanan luar negeri benar-benar produktif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.***
Artikel Terkait
Gejolak Baru! Usai Aceh, Kini Giliran Babel Protes Pulau Tujuh Diambil Kepri Lewat SK Mendagri
Baru Dapat Mandat, Gibran Langsung Digosipin Soal Papua, Ini Penjelasan Lengkap dari Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Sebut 20 Wilayah Naikkan PBB, Pati dan Jepara Sudah Batalkan
Gejolak Kenaikan PBB Merebak, Mendagri Tito Tegaskan Pusat Tak Bisa Membatalkan, Hanya Bisa Mengimbau
Bukan Cuma Surat Edaran, Mendagri Awasi Kepala Daerah Soal Kebijakan Tarif PBB