Prabowo Diminta Nasionalisasi BCA untuk Tutupi Utang Negara, Sasmito Soroti Skandal BLBI

HUKAMANEWS - Desakan agar Presiden Prabowo Subianto berani melakukan langkah nasionalisasi Bank Central Asia (BCA) kembali mencuat.

Dorongan ini datang dari Sasmito Hadinagoro yang menilai kebijakan itu dapat menjadi jalan keluar dalam menghadapi beban utang negara yang terus membengkak.

Isu nasionalisasi BCA ini tak bisa dilepaskan dari polemik lama terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang disebut masih menyisakan masalah besar.

Sasmito menegaskan, persoalannya bukan soal utang BCA kepada pemerintah, melainkan pada obligasi rekapitalisasi senilai Rp60 triliun plus subsidi bunga Rp7 triliun per tahun yang bersumber dari APBN dan mengalir ke BCA.

Baca Juga: Direktur Komersial PT PGN Danny Praditya Didakwa Rugikan Negara Rp246 Miliar Lewat Skema Jual Beli Gas

“Subsidi bunga itu bahkan diakui langsung oleh Subur Tan, Direktur BCA hingga tahun 2009, ketika dikonfrontir dengan saya di Kantor KSP bersama sejumlah pejabat negara. Itu fakta konkret,” ujar Sasmito, Senin (1/9/2025).

Dugaan Kerugian Negara Ratusan Triliun

Sasmito mengurai bahwa mayoritas saham BCA sebesar 51 persen hanya dilepas dengan harga Rp5 triliun.

Padahal, sebelumnya negara sudah menggelontorkan dana jumbo melalui obligasi rekapitalisasi senilai Rp60 triliun ditambah subsidi bunga puluhan triliun.

Lebih jauh, dividen yang diterima pemegang saham BCA hingga tahun 2024 disebut mencapai Rp250 triliun lebih.

Jika ditotal dengan kerugian awal, potensi kerugian negara diperkirakan bisa menyentuh Rp400 triliun.

Baca Juga: KPK Periksa Ketum Kesthuri dan Yaqut Cholil Terkait Skandal Kuota Haji, Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun

“Ini jelas bentuk obral aset negara. Saat itu, keputusan menjual saham BCA di era Presiden Megawati hingga pemerintahan SBY patut dipertanyakan.

Sekarang nilai saham 51 persen BCA sudah mencapai Rp600 triliun,” kata Sasmito menegaskan.

Seruan Nasionalisasi ala Bung Karno