Buruh Kepung DPR 28 Agustus, Said Iqbal: Tak Harus Ketemu Anggota Dewan, Aksi Bisa Berlanjut ke Mogok Nasional

Terakhir, reformasi pajak dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

“Semua tuntutan ini bukan sekadar untuk buruh, tapi juga untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara luas,” tambah Said Iqbal.

Lobi Politik dan Ancaman Mogok Nasional

Meski demo kali ini tidak menargetkan dialog langsung dengan DPR, Said Iqbal memastikan langkah advokasi akan terus berjalan.

Ia menyebutkan akan ada lobi politik dalam waktu dekat, di mana perwakilan buruh akan membawa rancangan undang-undang terkait sistem pengupahan.

Baca Juga: Gaji DPR Tembus Rp 230 Juta Per Bulan, Publik Soroti Kesenjangan dan Kinerja Legislator

“Lobi kita lakukan setelah ini, bisa seminggu atau sepuluh hari lagi. Kalau DPR tidak mau, ya aksi lagi. Kalau tetap ditolak, mogok nasional jadi pilihan,” tegasnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa gerakan buruh tidak berhenti pada demonstrasi jalanan semata, melainkan juga strategi politik dan advokasi kebijakan.

Respon Publik dan Arah Gerakan

Gelombang aksi buruh ini kembali membuka diskusi publik tentang jurang kesejahteraan pekerja dengan kebijakan pemerintah.

Di media sosial, warganet banyak yang mendukung tuntutan buruh terkait kenaikan upah minimum, dengan alasan harga kebutuhan pokok terus naik.

Namun ada pula yang skeptis, menilai aksi buruh sering berujung pada jalan buntu karena minimnya respons serius dari DPR maupun pemerintah.

Baca Juga: Ridwan Kamil Diperiksa Bareskrim Soal Laporan Terhadap Lisa Mariana, Polisi Tunggu Gelar Perkara

Bagi Said Iqbal, keraguan publik justru menjadi alasan mengapa gerakan buruh tidak boleh berhenti di jalanan.

“Kami siap berdialog, tapi kalau ditutup jalannya, buruh tidak akan diam. Jalan terakhir ya mogok nasional,” pungkasnya.