Upaya Diam-Diam KPK Pulangkan Buronan Kirana Kotama dari AS Lewat Jalur G2G, Kenapa Harus Hati-Hati?

Langkah ini menandakan tantangan besar bagi KPK, terutama ketika berhadapan dengan negara-negara yang memiliki pertimbangan geopolitik atau ekonomi dalam mengambil keputusan ekstradisi.

Menurut sejumlah pengamat hukum internasional, status permanent resident memang bukan hambatan absolut, namun tetap bisa menjadi batu sandungan bila tidak ada kemauan politik dari negara tempat buronan berada.

“Jika tidak ada tekanan diplomatik yang cukup kuat, G2G hanya akan jadi formalitas belaka,” ujar analis kebijakan luar negeri, Dimas Agung.

Beberapa netizen juga menanggapi berita ini dengan nada skeptis. “Sudah dari 2017 buron, baru sekarang digarap lagi? Kenapa nggak dari dulu?” tulis akun @watchjakarta di platform X.

Baca Juga: Akui Ketangguhan Thailand, Indonesia Dihajar Habis-habisan 0:7 di Pertandingan Pembuka Grup A Piala AFF 2025

Sementara itu, sebagian lainnya mendukung langkah KPK karena dinilai lebih realistis daripada terus berharap pada jalur ekstradisi yang rumit.

Upaya KPK memulangkan Kirana Kotama lewat pendekatan antar pemerintah menunjukkan betapa kompleksnya penegakan hukum lintas negara.

Dengan posisi Kirana yang telah memiliki status legal dan mungkin pengaruh lokal di Amerika Serikat, diplomasi tampaknya menjadi satu-satunya jalan yang masuk akal.

Namun publik tetap menagih hasil konkret, bukan sekadar pernyataan strategi. Sebab pada akhirnya, keadilan harus dijemput—meski melintasi samudra dan sistem hukum negara lain.***