HUKAMANEWS - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang sempat menghebohkan publik lantaran mempersoalkan lokasi rapat DPR.
Gugatan ini sempat memicu perhatian lantaran menyinggung kebiasaan anggota DPR menggelar rapat di luar kompleks parlemen, termasuk di hotel-hotel berbintang.
Penggugat meminta agar semua rapat DPR wajib digelar di Gedung DPR, Senayan, kecuali dalam kondisi darurat seperti gedung rusak atau demi menjangkau aspirasi masyarakat di daerah.
Namun, dalam sidang putusan yang digelar Kamis (26/6/2025), MK menyatakan bahwa permohonan tersebut ditolak seluruhnya karena tidak relevan dengan konteks konstitusi.
Baca Juga: Pemanggilan Humas Google dalam Kasus Korupsi Chromebook, Ini Penjelasan Kejagung
Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang pleno MK, Jakarta.
MK menegaskan bahwa pengaturan soal tempat rapat bukanlah persoalan konstitusionalitas norma.
Menurut Mahkamah, inti dari Pasal 229 UU MD3 yang digugat adalah soal keterbukaan rapat, bukan soal lokasi.
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menambahkan bahwa pasal tersebut secara eksplisit mengatur sifat rapat di DPR yang pada dasarnya bersifat terbuka.
Hal itu artinya, baik rapat digelar di gedung DPR maupun di luar gedung, prinsip keterbukaan kepada publik tetap wajib dijaga.
Sementara itu, sifat rapat yang tertutup hanya bisa dilakukan berdasarkan alasan tertentu dan harus diumumkan terlebih dahulu secara terbuka.
Gugatan ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, seorang advokat, bersama Zidane Azharian Kemal Pasha, mahasiswa dari Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
Dalam petitumnya, mereka meminta agar redaksi Pasal 229 diubah secara tegas menyatakan bahwa semua rapat DPR wajib diadakan di gedung DPR, kecuali dalam kondisi luar biasa.
Zico mengungkapkan kekesalannya terhadap praktik rapat DPR yang kerap digelar di hotel mewah.
Artikel Terkait
Pakar Hukum UGM Ini Curiga DPR Gelar Rapat di Hotel Mahal, Dibiayai Siapa dan Kenapa Sidang Dibahas Tertutup Tidak Live Streaming?
KontraS Cium Bau Tak Sedap di Rapat Pembahasan Revisi UU TNI, Kalau DPR dan Pemerintah Semangat Rajin Begini, Biasanya Ada Apa-apa!
Rapat DPR RI di Hotel Mewah Saat Efisiensi Anggaran, Publik Bertanya: Prioritas atau Pemborosan?
Kritik Rapat DPR tentang Revisi UU TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Malah Dipidana! Benarkah Ini Bentuk Kriminalisasi?
Hanya Sampaikan Ekspresi Politik, Andrie dan Javier yang Terobos Ruang Rapat Komisi I DPR dan Pemerintah, Tolak Diperiksa Polda