Laptop Rp 9,9 Triliun Bikin Geger, Nadiem Blak-blakan Soal Siapa Sebenarnya yang Dapat Chromebook

HUKAMANEWS - Pengadaan laptop Chromebook untuk digitalisasi pendidikan sempat menuai sorotan publik, terutama karena dinilai tidak tepat sasaran jika dialokasikan ke wilayah yang belum memiliki infrastruktur teknologi memadai.

Namun, dalam konferensi pers yang berlangsung di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa 10 Juni 2025, Nadiem Makarim akhirnya angkat bicara.

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu menegaskan bahwa pengadaan Chromebook pada masa jabatannya tidak ditujukan untuk sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang dikenal sebagai daerah 3T.

Pernyataan ini ia sampaikan di tengah penyelidikan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan perangkat digital senilai Rp 9,9 triliun selama periode 2019 hingga 2022.

Baca Juga: Cari Tempat Nobar Jepang vs Timnas Indonesia di Jakarta? Ini 15 Lokasi yang Siap Diserbu Suporter

Menurut Nadiem, hanya sekolah dengan akses internet yang menjadi sasaran dari distribusi laptop tersebut.

Ia menyebut, semua pelaksanaan program telah melalui kajian menyeluruh dan dituangkan dalam petunjuk teknis yang jelas.

“Saya ingin mengklarifikasi bahwa pengadaan laptop pada masa saya tidak menyasar daerah 3T. Hanya sekolah yang punya akses internet yang menerima Chromebook,” tegas Nadiem.

Klarifikasi ini menjadi jawaban atas kritik yang menyebut pengadaan laptop kurang efektif, terutama bila diberikan ke sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas pendukung seperti jaringan internet.

Nadiem juga menambahkan, pemilihan Chromebook bukan dilakukan secara asal-asalan.

Baca Juga: Siapa Irjen Rudi Darmoko? Kandidat Kuat Kapolri Pengganti Listyo Sigit, Ini Profil dan Rekam Jejak Lengkapnya

Setiap perangkat telah dilengkapi dengan peralatan tambahan seperti modem 3G dan proyektor.

Ia menekankan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prosedur dan berdasarkan analisis kebutuhan saat pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, Nadiem juga mengungkap bahwa uji coba distribusi ke wilayah 3T justru dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai menteri.

Artinya, program tersebut bukan bagian dari kebijakan yang ia laksanakan secara langsung.