KPK Dalami Skandal Bansos COVID-19, Muncul Lagi Nama-Nama Lama?

Dua saksi lainnya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dijadwalkan ulang pemeriksaannya.

Mereka berasal dari Direktorat Pengembangan Sistem Katalog dan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat.

Pengusutan ini bukan dimulai dari nol. Pada Juni 2024, KPK mengumumkan pengembangan dari perkara korupsi bansos yang sebelumnya telah menyeret eks Menteri Sosial Juliari Batubara ke meja hijau.

Kini, babak baru penyidikan memunculkan dinamika baru yang bisa memperluas spektrum aktor yang terlibat.

Baca Juga: Pegawai Bank Jatuh dari Helipad, Dugaan Bunuh Diri Viral di Media Sosial

Melihat pola pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukan, publik kembali mengaitkan dengan pola kasus sebelumnya, di mana korupsi terjadi dalam proses penunjukan langsung vendor pengadaan bansos.

KPK, dalam penyidikan kali ini, tampaknya berupaya menelisik lebih dalam sistem pengadaan saat itu, termasuk kemungkinan ada aktor-aktor lama yang terlibat secara sistemik, namun luput dari sorotan sebelumnya.

Apalagi, pihak yang kini diperiksa berasal dari sektor hukum dan keuangan, yang biasanya berperan dalam merancang kebijakan dan mengesahkan aliran dana.

Di sisi lain, keterlibatan LKPP menambah warna baru dalam kasus ini. Sebab, lembaga ini bertugas memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan transparan dan sesuai aturan.

Jika ada staf yang turut diperiksa, maka bisa jadi sistem katalog yang digunakan saat itu menyimpan anomali.

Baca Juga: Resmi! Idul Adha 2025 Jatuh di Hari Jumat 6 Juni 2025, Siap-siap Long Weekend dan Potong Kurban Bareng Keluarga!

Langkah penyidikan terbaru ini menunjukkan bahwa KPK tidak menutup kasus hanya karena pelaku utama sudah dihukum.

Justru, penyidik berupaya menyingkap seluruh jaringan yang diduga ikut mengambil keuntungan dari program bansos yang seharusnya membantu rakyat saat krisis.

Pengusutan yang menyentuh lintas lembaga ini juga memperkuat pendekatan berbasis sistemik yang kerap disuarakan lembaga antirasuah, bukan hanya mengejar figur, tapi pola korupsi itu sendiri.

Bagi publik, penanganan kasus ini menjadi ujian penting terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi di sektor bantuan sosial, yang sangat sensitif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah.