Dampaknya bukan hanya menghancurkan keuangan negara, tapi juga memperlebar jurang ketimpangan sosial dan merusak ekosistem yang ada.
Diperlukan langkah serius dan terukur untuk memperkuat transparansi anggaran, memperbaiki sistem pengawasan, serta menegakkan hukum tanpa tebang pilih.
Tugas pemberantasan korupsi tak cukup hanya diserahkan ke KPK, Kejaksaan, atau Polri.***
Seluruh elemen bangsa perlu bersatu menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga negara demi Indonesia yang lebih adil dan bersih dari korupsi.***
Artikel Terkait
Jangan Salah Kaprah, Meski Pimpinan BUMN Bukan Pejabat Negara, KPK dan Aparat Penegak Hukum Tetap Bisa Tangkap dan Periksa Korupsi Pimpinan BUMN
Erick Thohir Akui Korupsi di BUMN Tak Bisa Dihilangkan, Tapi Bisa Ditekan Lewat Sistem Baru
Terbongkar! Bos Buzzer Raup Rp 864 Juta Demi Jegal Kasus Korupsi, Komandoi 150 Cyber Army di Balik Layar
Nasib RUU Perampasan Aset dan Jalan Terjal Prabowo Melawan Korupsi
Meski Jadi Presiden Termiskin, José Alberto Mujica Cordano Tak Korupsi