Seperti dikutip dari akun X Lira, fakta-fakta terus terungkap soal kebobrokan pembangunan PSN PIK.
Meski ditutupi oleh pejabat sekali pun, faktanya tak akan bisa tertutupi meski digiring oleh buzzer yang berkeliaran di media sosial.
"Kemarin ada yg ngeles kayak Bajaj India, ngedabrus bahwa bidang Laut yg disertifikat dulunya adalah Daratan."
"Kalau ini benar video klarifikasi dari nelayan Desa Kohod, maka dapat dipastikan para-para buzzer binaan Anak Haram itu akan frustasi."
"Betapa cadasnya video bantahan ini, kok bisa ya mereka se-update itu dng informasi digital."
"Warga sudah semakin cerdas untuk ditipu-tipu dengan ngibul murahan macam gitu, apalagi nitijen Indonesia."
"Buzzer 58% ngibulnya mirip junjungannya, somplak..!!"
Pejuang dan pembela rakyat Banten, M Said Didu juga terus gigih melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah di era Jokowi.
"Rakyat Harus Bersatu untuk Melawan Oligarki yg mengambil Tanah & Menguasai Tambang² Seenaknya."
"Ada pihak yg Menguasai Negri ini yg seolah² bebas Menggusur Rakyat dmnpun dia Mau & menjadikan Pemerintah & Pejabat sbagai Bonekanya."
Kini satu per satu fakta tentang PIK mulai terungkap, seiiring rakyat terutama nelayan berani menentang pemagaran pagar laut.
Bahkan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid juga sudah membatalkan penerbitan SHGB dan SHM di laut sepanjang 30 KM ini.***
Artikel Terkait
DPD RI Bakal Panggil Para Menteri Terkait Polemik Pengembangan PSN PIK 2 yang Banyak Ditentang
MUI Keluarkan Keputusan Pemerintah Harus Cabut Status PSN PIK 2, Banyak Mudharatnya untuk Rakyat
M Said Didu Tantang Jokowi ke BPK Jika Dirinya Bukan Pemimpin Terkorup, Ratusan Triliun Habis untuk PSN PIK Tanpa Lelang!
Menteri KKP Minta Pagar Laut Jangan Dibongkar, Ada Apa dengan Sikap Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang Terkesan Melawan Perintah Prabowo?
Menteri Tak Kompak Patuhi Perintah Presiden Prabowo Bongkar Pagar Laut, Sikap Menteri KKP Dinilai Masih Manut ke Jokowi
Berujung Konflik Terbitnya SHGB dan SHM di Laut Tangerang, Akhirnya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Batalkan Demi Hukum
Somasi 3 X 24 Jam Tak Juga Digubris, Muhammadiyah Datangi Bareskrim Desak Ungkap Dalang di Balik Pemagaran Laut Banten