HUKAMANEWS - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menunjukkan taringnya dalam menjaga disiplin partai. Sebanyak 27 kader yang dinilai melanggar aturan akan segera menerima sanksi pemecatan.
Keputusan ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 4 Desember 2024.
Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa PDIP memandang pentingnya konsistensi dalam menegakkan demokrasi yang berkeadilan.
Baca Juga: Waspada! Megathrust Tersimpan 267 Tahun, BMKG Ingatkan Potensi Gempa Dahsyat di Indonesia
“Demokrasi hanya akan berjalan jika disiplin ditegakkan. Evaluasi ini bertujuan menyaring kader militan yang teguh pada nilai-nilai partai,” ujar Hasto dengan nada penuh keyakinan.
Tidak tanggung-tanggung, Hasto menegaskan, DPP PDIP akan memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang melanggar aturan, terutama menjelang Kongres PDIP pada 2025.
“Ini adalah bagian dari konsolidasi ideologi. Kami ingin memastikan kader PDIP tidak hanya militan, tetapi juga berintegritas,” imbuhnya.
Rapat Tertutup untuk Pemecatan
DPP PDIP telah mengantongi daftar 27 kader yang dianggap indisipliner, terutama terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Menurut Hasto, rapat tertutup akan segera dilakukan untuk memastikan proses ini berjalan sesuai mekanisme partai.
“Sanksi pemecatan akan diumumkan secara resmi pada upacara partai tanggal 17 Desember nanti. Ini akan menjadi pembelajaran bagi seluruh kader agar lebih bertanggung jawab secara politik,” paparnya.
Baca Juga: Parcok, PDIP, dan Upaya Membenturkan Institusi Polri dengan Prabowo
Hasto mengingatkan bahwa seorang kader partai harus mengutamakan kepentingan partai, rakyat, dan negara di atas kepentingan pribadi.
“Disiplin adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Kami ingin memastikan PDIP menjadi rumah ideologi yang solid,” tegasnya.
Artikel Terkait
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Partai Coklat Berkiblat dengan Integritas Jenderal Polisi Purn. Hoegeng Iman Santoso
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Klaim Kemenangan PDIP di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota di Tengah Gempuran dan Tekanan
Polri Mau Digeser ke Bawah Mendagri? Usulan PDIP Ini Disebut Gimik Politik Usai Kalah di Pilpres 2024
Usulan PDIP Ditolak Tegas Mendagri, Tito Karnavian: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Kemendagri!
Jokowi Ngaku Masih Pegang KTA PDIP, Faktanya Sekjen PDIP Umumkan Jokowi, Gibran dan Bobby Bukan Lagi Kader PDIP!