Parcok di Bawah Kendali Listyo Sigit Jadi Biang Kerok Rusaknya Demokrasi, Mulai Cawe-cawe Pilpres, Pilkada, Judi, Narkoba Hingga Penembakan Siswa

HUKAMANEWS - Keras teguran politisi PDI Perjuangan terhadap seorang Listyo Sigit Prabowo.

Dikecam habis-habisan oleh Deddy Sitorus bahwa segala kasus yang belakangan marak terjadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dianggap orang yang paling bertanggungjawab.

Kapolri dinilai paling bertanggungjawab atas berbagai kasus mulai dari kasus kecurangan Pemilu Pilpres, Pilkada yang baru digelar hingga kasus viral yang melibatkan perjudian, narkoba dan kasus lainnya.

Menurut Deddy, bahkan saking muaknya rakyat terhadap kinerja kepolisian yang dianggap tak lagi memiliki marwah untuk melindungi rakyat, disebut Partai Coklat.

Baca Juga: Ancam Mogok Massal! Pengemudi Ojol Protes Keras Kebijakan Bahlil Terkait Subsidi BBM Dicabut, Dinilai Tidak Adil

"Sekarang kita mengenal parcok, sekarang parcok sudah dibicarakan oleh media massa dan sudah menjadi kosa kata baru," kata Deddy dikutip dari tayangan Metro TV, pada Sabtu (29/11).

Menurut Deddy, bahkan parcok juga sudah dibahas di salah kanal Bocor Alus Tempo, bahkan di Gedung DPR oleh Komisi II dan Komisi III.

"Semuanya sudah mensinyalir masalah parcok ini," kata Deddy.

"Ini bukan sesuatu yang baru, kami di PDIP terus terang sedih karena yang dimaksud parcok adalah oknum-oknum kepolisian, tidak hanya satu tempat mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi sudah garis komando," kata Deddy.

"Dan saya kira pemegang kuncinya ada di Listyo Sigit, beliau bertanggungjawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi," tegas Deddy.

Baca Juga: Tidak Dianggap Angkutan Publik, Pengemudi Ojol Siap Demo Besar-besaran!

"Ini tanggungjawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah," sambungnya.

Diingatkan Deddy, Megawati sebagai presiden ke-5 adalah orang yang memisahkan kepolisian dengan angkatan bersenjata setelah reformasi.

Megawati berharap dengan pisahnya Kepolisian RI dengan Angkatan Bersenjata RI, institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk bisa menegakkan hukum dan perundang-undangan.