Iuran hingga Rp225 Juta pada Kasus Dugaan Bullying di PPDS Undip Dibongkar Ibunda dari dr. Aulia Risma

Misyal Ahmad, pengacara keluarga korban, mengungkapkan bahwa total dana yang sudah dikeluarkan dr. Aulia untuk iuran ini mencapai Rp225 juta.

Namun, hingga saat ini, penggunaannya belum jelas. “Nilai uang itu Rp225 juta tapi kita enggak tahu penggunaannya ke mana saja. Masih diperiksa oleh kepolisian melalui rekening koran. Besok ada keterangan tambahan di Polda,” jelas Misyal.

Pernyataan ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, terutama terkait transparansi penggunaan dana tersebut.

Baca Juga: Rugikan Negara hingga Rp 371 miliar, 3 Mantan Petinggi Indofarma Terjerat Kasus Dugaan Korupsi!

Apakah benar dana ini digunakan untuk keperluan angkatan, atau ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara sepihak?

Kasus ini telah sampai ke tangan kepolisian. Polda Jawa Tengah telah memeriksa 34 orang saksi yang terdiri dari teman seangkatan dr. Aulia, ketua angkatan, serta para bendahara di PPDS Anestesi Undip.

Menurut Komisaris Besar Polisi Artanto, hasil pemeriksaan para saksi akan dianalisis dan disinkronkan satu sama lain, serta dipadukan dengan bukti-bukti yang diberikan oleh keluarga korban.

Baca Juga: Apakah Bekicot Halal untuk Dikonsumsi? Ini Penjelasan Lengkap Fatwa MUI

“Kami akan fokus dan transparan dalam dinamika penyelidikan yang berjalan. Pemeriksaan juga akan disinkronkan dengan data-data yang diberikan oleh pelapor. Semua berproses dan akan diteliti mendalam,” kata Artanto.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut menyoroti kasus ini dengan menyebutkan adanya indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah di PPDS Anestesi Undip.

Pernyataan ini seolah menguatkan dugaan bahwa apa yang dialami oleh dr. Aulia bukan sekadar kewajiban iuran biasa, tetapi lebih kepada bentuk pemerasan yang sistematis.

Baca Juga: Khawatir Terjatuh dari Lantai Atas, Tiga Balita yang Terkunci di Kamar Justru Tewas Akibat Kebakaran

Kasus ini membuka mata publik terhadap fenomena 'iuran' yang mungkin saja terjadi di berbagai program pendidikan dokter spesialis di Indonesia.

Bagi sebagian orang, iuran tersebut mungkin dianggap sebagai bentuk solidaritas atau untuk kebutuhan operasional angkatan.

Namun, jika jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, apakah ini masih bisa diterima?