Stok Cadangan Devisa Oke, Kenapa Bank Indonesia Diam Saja Melihat Rupiah Anjlok

HUKAMANEWS - Merosotnya nilai tukar rupiah memasuki pekan ini telah menjadi pembicaraan berbagai kalangan. Masyarakat kecewa , itu pasti.Mengingat besarnya harapan ekonomi lebih baik ditangan Presiden 2024 terpilih, nantinya.

Pascareformasi 1998, peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral mengalami perubahan cukup drastis, termasuk dalam hal sistem perbankan. Dalam pengaturan lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, peran dan fungsinya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999.UU tersebut merupakan perubahan atas UU No 10/1998 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Law No 24/1999 dated May 17, 1999 Re the Flow of Foreign Exchange and the Exchange Rate System; Law No 10/1998 dated November 10, 1998 Re Amendment to Law No 7/1992 on the Banking System). Meski BI merupakan lembaga mandiri dari pengaruh (independen), namun dalam UU tersebut dinyatakan secara tegas peran dan fungsi BI dalam mengelola lalu lintas devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. 

Jika dilihat saat ini ,ada kecenderungan membaiknya posisi cadangan devisa (cadev) negara. Menurut data Bank Indonesia (BI) pada akhir Mei 2024. Cadev tercatat US$ 139,0 miliar atau setara Rp 2.237,9 triliun, meningkat Rp 45,1 triliun dibandingkan akhir April 2024 US$ 136,2 miliar atau Rp 2.192,8 triliun (US$ 1=Rp 16.100). 

Baca Juga: Pemuda Lintas Iman Ternate Bersatu Melestarikan Lingkungan: Menanam Pohon, Membersihkan Pantai, dan Menebar Inspirasi

Bahkan, posisi cadev di Juni 2024 mencapai US$ 140 miliar atau setara dengan Rp 2.254 triliun. 

Menurut Defiyan Cori,selalu pakar ekonom konstitusi, Research Associate Bappenas, hal ini memperlihatkan BI sangat bisa melakukan intervensi menguatkan nilai tukar rupiah.

"Pertanyaannya, mengapa Perry Warjiyo selaku gubernur Bank Indonesia tak melakukannya? Padahal, sebagai otoritas moneter, peran dan fungsi BI tidak hanya mengendalikan jumlah uang beredar (JUB) di tengah masyarakat serta tingkat inflasi, melainkan juga mengelola lalu lintas devisa dalam kaitannya dengan sistem devisa bebas yang saat ini dijalankan," tanya Defiyan Cori, di Jakarta, Selasa , 16 Juli 2024.

Baca Juga: Kontroversi Kunjungan Lima Nahdliyin ke Israel, PBNU Menyesalkan Tindakan yang Memperburuk Citra Organisasi!

Lebih jauh pihaknya mengatakan mengacu perkembangan data defisit transaksi berjalan yang berjumlah US$ 2,2 miliar pada kuartal I-2024 (terbesar), maka seharusnya BI melalui otoritas Gubernur Perry Warjiyo melakukan intervensi di pasar uang. 

" Perry Warjiyo seolah membiarkan kurs rupiah terdepresiasi sejak tahun 2022 -- yang nilainya waktu itu masih sekitar Rp 15.260-15.580 per dolar AS -- menjadi Rp 16.500 lebih per dolar AS pada Juni 2024. Rupiah sudah terdepresiasi Rp 1.000 per dolar AS," tambah pihaknya menegaskan.

Apabila menilik sejarah bank sentral di Amerika Serikat (United State of America/USA) pada abad ke-18, ada sedikit kemiripan dengan kasus ini. Pada tahun 1829, Andrew Jackson dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-7. Sewaktu menjabat, ia didampingi oleh John Caldwell Calhoun (1829-1832) dan Martin Van Buren (1832-1837) sebagai wakil presiden (dua orang wapres secara periodik). Kemenangannya mencerminkan kemenangan rakyat pada umumnya, karena Jackson adalah tumpuan rasa dan harapan masyarakat kala itu, tak berbeda dengan posisi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat terpilih pada tahun 2014.

Baca Juga: Jihad Lingkungan, Aksi Iklim Inspiratif dari Indonesia untuk Selamatkan Bumi

Presiden ke-7 USA ini pernah membubarkan bank sentral USA pertama, yaitu the Bank of the US (BUS), karena presidennya (gubernur bank sentral) bermain-main dalam pasar uang atau tidak mengendalikan kondisi moneter. Setelah Bank of the US  dibubarkan Jackson,  lahirlah The Fed tahun 1913 sebagai bank sentral AS. The Fed didirikan oleh Federal Reserve Act, yang ditandatangani oleh Presiden USA saat itu, Woodrow Wilson. 

Tentulah Perry Warjiyo takkan memilih jalan ini. Pasalnya, pengangkatannya sebagai gubernur BI juga atas dukungan dan persetujuan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang notabene sebagian besar para pengusaha.