Peneliti SAKSI Desak Pansel KPK Tolak Calon Bermasalah Hukum Dan Etika Untuk Periode 2024-2029 Guna Menjaga Integritas Lembaga

HUKAMANEWS – Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 kembali menjadi sorotan.

Herdiansyah Hamzah dari Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman menyoroti pentingnya Panitia Seleksi (Pansel) KPK untuk tidak mengesampingkan rekam jejak hukum dan etika calon pemimpin KPK.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menghindari kontroversi yang merugikan institusi.

Baca Juga: Kontroversi Kasus Korupsi Jalur Kereta, Apakah KPK Siap Panggil Menteri Perhubungan Budi Karya?

Castro, sapaan akrab Herdiansyah, menegaskan bahwa Pansel harus berani menolak calon-calon yang terlibat dalam masalah hukum maupun etika.

"Kebersihan dari kasus-kasus hukum, terutama korupsi dan kejahatan seksual, harus menjadi prioritas utama dalam penilaian Pansel," ujarnya.

Dalam konteks ini, publik masih ingat perdebatan terkait pemilihan Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK yang menimbulkan polemik.

Baca Juga: Serba-serbi Tanaman Kratom, Dari Asal-usul Hingga Jadi Fokus Jokowi

Castro menyatakan keinginan agar pengalaman tersebut tidak terulang.

"Calon pemimpin KPK harus benar-benar berintegritas, teguh dengan prinsip, dan terbukti independen dalam advokasi kasus korupsi," tegasnya.

Selain aspek integritas, Castro juga menyoroti pentingnya Pansel untuk memperhatikan genealogi politik calon pemimpin KPK.

Baca Juga: Kratom dan Alternatifnya, Solusi Herbal Sehat Tradisional Kalimantan Untuk Gaya Hidup yang Lebih Natural!

Menurutnya, keterlibatan politik yang berpotensi merusak independensi harus dihindari.

"Hal ini sangat penting mengingat risiko intervensi yang dapat mengancam keberlangsungan KPK sebagai lembaga independen," paparnya.

Menyikapi kinerja periode sebelumnya, Castro menekankan bahwa Pansel harus mampu memotong siklus kepemimpinan KPK yang tidak memuaskan.