PDIP Jateng Diarahkan untuk Mengusung Sosok Kader Muda di Pilgub 2024, Sebuah Langkah Strategis

Konsolidasi Basis Massa dan Pendekatan Grassroots

Fitriyah, analis politik lainnya dari Universitas Diponegoro, mengomentari tentang strategi PDIP dalam mempersiapkan kader untuk pilkada.

"Peran Bu Mega sebagai ketua umum sangat besar. Oleh karena itu, keputusan partai biasanya menjelang pilkada, bukan di awal. Setelah itu, mesin partai baru bergerak," jelas Fitriyah.

Strategi ini menunjukkan bahwa PDIP sangat berhati-hati dalam menentukan langkah mereka dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan dinamika terkini dan respons masyarakat.

Baca Juga: Wiihh Korupsi Capai 109 Ton Emas PT Antam! Kejagung Tetapkan Enam Tersangka, Penahanan Dilakukan demi Transparansi dan Akuntabilitas

Fitriyah juga menekankan pentingnya mengenalkan calon lebih dini kepada masyarakat.

"Namun, saya rasa masyarakat tetap butuh pengenalan calon, ya, dan itu butuh proses. Misalnya, Mas Hendi, sosoknya kan lebih banyak dikenal di Kota Semarang. Mungkin tidak harus baliho, tetapi pengenalan itu perlu," imbuhnya.

Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa calon yang diusung memiliki kedekatan emosional dan pengakuan dari masyarakat.

Proses Kandidatur dan Tanggapan Publik

Keseriusan Hendrar Prihadi dalam mengikuti proses kandidatur di PDIP terlihat dari langkahnya mengambil formulir pendaftaran.

Baca Juga: Pengakuan Nayunda Nabila, Minta Syahrul Yasin Limpo Bayarkan Cicilan Apartemennya, Apakah Ini Uang Pribadi atau Negara?

"Saat ini (Hendrar) masih ada kegiatan di Istana," kata Massangling Gumelar, staf khusus Mas Hendi, menunjukkan bahwa meskipun sibuk, Mas Hendi tetap fokus pada proses politik yang akan datang.

Penutupan pengambilan formulir pendaftaran oleh PDIP menandai dimulainya periode penilaian internal terhadap semua calon.

"Bakal calon wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan," kata Bambang Wuryanto, Ketua DPD PDIP Jateng.

Baca Juga: Pengadaan LPG Murah untuk Program Makan Siang Gratis, DPR Dorong Kaji Ulang Skema Subsidi