Pengadaan LPG Murah untuk Program Makan Siang Gratis, DPR Dorong Kaji Ulang Skema Subsidi

HUKAMANEWS - Kebutuhan akan gizi yang baik bagi masyarakat Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah, terutama dalam rangka menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

Salah satu upaya terbaru yang dicanangkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto adalah program makan siang gratis.

Program ini bertujuan untuk memberikan asupan makanan bergizi kepada anak-anak di seluruh Indonesia.

Baca Juga: WASPADA! Peringatan Dini BMKG Cuaca Hari Ini di DKI Jakarta, Prediksi Panas Maksimal

Namun, untuk merealisasikan program ini, diperlukan berbagai kajian mendalam, termasuk tentang penggunaan LPG murah.

Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, menekankan pentingnya kajian ulang terkait pengadaan gas LPG murah yang akan mendukung pelaksanaan program ini.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Ramson meminta agar Kementerian ESDM mengevaluasi apakah LPG yang digunakan dalam program ini sebaiknya masuk kategori subsidi atau tidak.

Baca Juga: Rakernas V PDI Perjuangan, Kekecewaan Megawati, dan Tantangan Demokrasi

Menurut Ramson, hal ini penting agar biaya pengeluaran untuk program makan siang gratis tidak membengkak.

Menyikapi permintaan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyatakan bahwa pihaknya siap menampung masukan dari DPR.

Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam memastikan program makan siang gratis bisa berjalan dengan lancar dan efisien.

Baca Juga: Bukan 3 Persen Seperti di Indonesia, Negara Ini Potong Gaji Karyawan Hingga 25 Persen

Sebelumnya, Prabowo Subianto juga telah menyampaikan bahwa skema dan sistem makan siang gratis masih dalam perumusan.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia secara tepat sasaran dan efisien.

Prabowo menegaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan program ini adalah anggaran yang sangat besar dan potensi kebocoran anggaran.