Indonesia Tidak Proteksionis, Prabowo Subianto Tegaskan Pentingnya Melindungi Kepentingan Rakyat

HUKAMANEWS - Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia tidaklah proteksionis, melainkan berfokus pada perlindungan kepentingan rakyat.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara Qatar Economic Forum 2024 di Doha pada Rabu, 15 Mei 2024.

Dalam forum tersebut, Prabowo optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 8% dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Baca Juga: Dewan Pers dan Komunitas Pers Bersatu Menentang RUU Penyiaran Bermasalah 

"Saya sangat yakin, saya sudah berbicara dengan para pakar dan mempelajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8%. Saya bertekad melampauinya," ungkap Prabowo yang ditemani oleh wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo menekankan bahwa hilirisasi industri akan menjadi kunci utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.

 Baca Juga: Malas Mengetik? Ubah Suaramu Jadi Teks dengan 5 Aplikasi Ini, Cocok untuk Mahasiswa hingga Jurnalis

Fokus pada Pertanian, Pangan, dan Energi Hijau

Dalam upayanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Prabowo juga menyoroti pentingnya sektor pertanian dan pangan, serta transisi menuju energi hijau.

"Kita ingin go-green dengan cara yang sangat cepat. Kita ingin memproduksi diesel dari minyak kelapa sawit dan ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat," jelasnya. 

Dengan mengurangi impor diesel yang mencapai 20 miliar dolar AS per tahun dan beralih ke biofuel, Prabowo meyakini bahwa Indonesia dapat melakukan penghematan signifikan. Ini sekaligus menjadi langkah penting menuju keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga: 5 Fakta Miris Kasus Pembunuhan Vina Cirebon yang Kembali Viral Usai Filmnya Dirilis! Polda Jabar Tetapkan DPO Setelah 8 Tahun Peristiwa Berlalu 

Indonesia Bukan Negara Proteksionis

Menanggapi anggapan bahwa Indonesia menganut kebijakan ekonomi proteksionis, Prabowo dengan tegas menolak pandangan tersebut.