JAS MERAH! Mengingat Kembali Perseteruan AHY dan Moeldoko Terkait Kepengurusan Partai Demokrat yang Sah dan versi KLB

HUKAMANEWS – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko tak tampak dalam acara pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik dan keamanan di Istana Negara kemarin.

Padahal sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan Hadi dan AHY, antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kemudian terlihat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Budi Arie Setiadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Ketidakhadiran Moeldono membuka kembali kisah lama tentang kepengurusan Partai Demokrat versi AHY dan versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menunjuk Moeldoko sebagai ketum Demokrat.

Baca Juga: Dimulai Siang ini, Ada Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Beberapa Wilayah Indonesia, ini Jadwal dan Pengaruhnya pada Suhu Udara

Inilah yang kemudian menjadikan spekulasi akan adanya ketegangan di dalam Kabinet Indonesia Maju yang tersisa delapan bulan ini lantaran bertemunya dua seteru ini dalam satu kabinet Jokowi.

Hubungan antara Moeldoko dengan AHY memang punya sejarah yang tidak harmonis. Hal ini terkait sengketa Partai Demokrat yang sebelumnya terjadi.

Membuka kembali catatan setahun ke belakang, dimulai pada 1 Februari 2021, ketika AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Baca Juga: Laporan Bukti Pemerasan Diminta KPK dari Terdakwa Suap MA, Ali Fikri, Aduan Masyarakat Akan Diproses Serius

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam channel Youtubenya.

Ia menyebut, gerakan ini melibatkan lima orang, empat di antaranya merupakan mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

AHY mengatakan para elite tersebut akan menyelenggarakan KLB untuk mengganti kepemimpinan dan kepengurusan Demokrat. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam permasalahan yang ada.

Baca Juga: Komnas HAM Ungkap Temuan Politik Uang Dilakukan Aparatur Sipil Negara Selama Pemilu 2024

AHY berkirim surat ke Istana

Pada hari dan tanggal yang sama, AHY mengatakan telah berkirim surat kepada Presdien Jokowi. Dalam surat itu, ia meminta konfirmasi dan klarifikasi Presiden atas kabar adanya gerakan tersebut.