Tersangka Ketua KPK Non Aktif, Firli Bahuri, Kembali Jalani Pemeriksaan Penyidik Gabungan

HUKAMA NEWS - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Firli Bahuri, kembali menjadi pusat perhatian ketika penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan kembali di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (21/12).

Pemeriksaan ini menjadi yang ketiga kalinya bagi Firli Bahuri sejak dirinya resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pemeriksaan tersebut akan dilakukan di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri, lantai 6 gedung Bareskrim, dan dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB, sebagaimana diungkapkan oleh Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.

Baca Juga: Dewan Pengawas Panggil Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri, Pemeriksaan Serius untuk Manjaga integritas

Dilansir HukamaNews.com dari PMJ News, Proses pemeriksaan tersebut terus bergulir sebagai lanjutan dari penolakan praperadilan yang diajukan oleh Firli Bahuri kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim tunggal Imelda Herawati dalam amar putusannya pada Selasa (19/12) menyatakan, "Menyatakan praperadilan oleh pemohon tidak dapat diterima."

Hal ini menunjukkan bahwa langkah hukum praperadilan yang diambil oleh Firli Bahuri tidak membuahkan hasil sesuai harapan.

Baca Juga: Peningkatan Drastis Gangguan Kesehatan Mental Generasi Z, Faktor dan Dampaknya Menurut SpKJ

Pernyataan tersebut sekaligus mengukuhkan penetapan status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Hakim menilai bahwa penetapan tersangka Firli Bahuri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Dengan demikian, status tersangka Firli Bahuri tetap sah dan berlaku hingga saat ini.

Baca Juga: Inilah Shalawat yang Sesuai Sunnah, Yuk Praktikkan untuk Keberkahan Hidup Dunia Akherat

Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang menjerat Firli Bahuri, menjadi sorotan publik sejak awal.

Keterlibatan seorang pejabat tinggi dalam lembaga penegak hukum seperti KPK menimbulkan dampak signifikan terhadap citra institusi tersebut.

Proses hukum yang terus berlanjut menjadi perhatian masyarakat, terutama dengan adanya upaya praperadilan yang tidak berhasil.