Namun, Partai Demokrat menganggap tindakan ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Partai Demokrat bahkan mengajukan pemakzulan terhadap Yoon.
Pemungutan Suara Pemakzulan: Mampukah Yoon Bertahan?
Pemungutan suara terkait pemakzulan Yoon dijadwalkan berlangsung 14 Desember mendatang.
Sebelumnya, upaya pemakzulan pada Sabtu lalu gagal mendapatkan suara mayoritas.
Namun, tekanan publik terhadap Yoon semakin memanas.
Baca Juga: Rekonstruksi Kasus Pelecehan Oleh Agus Buntung di Mataram, Bikin Heboh hingga Disoraki Warga di TKP
Protes besar-besaran terus terjadi di Seoul, mendesak presiden untuk mundur.
Ribuan warga turun ke jalan setiap hari sejak darurat militer diumumkan.
Darurat Militer dan Tuduhan Pemberontakan
Deklarasi darurat militer Yoon juga berbuntut panjang secara hukum.
Ia telah didakwa melakukan "pemberontakan" oleh pihak berwenang.
Akibatnya, ia dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri.
Istana presiden bahkan telah digeledah oleh kepolisian untuk menyelidiki tindakan ini.