HUKAMANEWS – Pengakuan resmi Inggris atas negara Palestina untuk pertama kalinya sejak lebih dari seabad lalu menandai perubahan signifikan dalam dinamika politik internasional. Langkah ini disambut sebagai upaya mendorong solusi damai, namun memicu reaksi keras dari pemerintah Israel yang menolak keras kemerdekaan Palestina.

Keputusan Inggris diumumkan Perdana Menteri (PM) Keir Starmer melalui pernyataan video, Minggu (21/9/2025).

“Langkah ini diambil untuk menjaga tetap hidup kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara, di tengah memburuknya kondisi di Gaza,” tegas Starmer.

Starmer menekankan bahwa pengakuan ini bukan langkah tunggal Inggris, karena Kanada, Australia, dan Portugal telah mengumumkan pengakuan serupa sehari sebelumnya. Kini, lebih dari 140 negara mendukung kedaulatan Palestina.

Baca Juga: Polri Pastikan Red Notice Riza Chalid Tak Terkendala, Publik Tunggu Respons Interpol

Pihak Israel menilai pengakuan ini sebagai ancaman serius. Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir, menegaskan langkah cepat Israel di Yudea dan Samaria serta pembubaran Otoritas Palestina sebagai respons yang perlu dilakukan. Ben Gvir bahkan menyiapkan proposal aneksasi dalam rapat kabinet mendatang.

Nada serupa disampaikan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Ia menegaskan masa Inggris dan negara lain menentukan arah kebijakan Israel telah berakhir. Smotrich menekankan kedaulatan Israel atas Yudea dan Samaria sebagai satu-satunya respons. Ia juga mendesak PM Benjamin Netanyahu agar segera bertindak.

PM Israel Netanyahu sendiri menyebut pengakuan Palestina oleh Inggris sebagai “hadiah besar bagi terorisme”.

“Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan,” ujar Netanyahu, dan memastikan Israel akan menentang pengakuan itu di forum PBB pekan depan.

Baca Juga: Ketika Iman Tak Lagi Diam, Inilah Kolaborasi Lintas Agama Melawan Kerakusan yang Merusak Alam

Di sisi lain, Palestina menyambut positif langkah Inggris dan negara pendukung lainnya. Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menyebut ini sebagai pesan harapan bagi rakyat Palestina dan negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat.

“Ini juga merupakan peringatan terhadap tindakan Israel yang kami nilai sebagai upaya sistematis menghapus eksistensi rakyat, budaya, dan masa depan Palestina,” tegas Aghabekian dalam konferensi pers di Ramallah, Senin (22/9/2025).

Hingga kini, komunitas internasional menunggu perkembangan berikutnya, sembari berharap pengakuan Palestina ini bisa menjadi secerca harapan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di wilayah konflik.***